Perancis Tuan Rumah Pertemuan Para Pejabat Afghanistan dan Militan

Para pejabat Taliban, para pemimpin senior Aliansi Utara anti-Taliban dan para anggota Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan bertemu untuk pertama kalinya untuk upaya damai, Kamis (20/12).

Presiden Afghanistan Hamid Karzai mengatakan keinginan negaranya untuk menggalang perdamaian dan mendukung semua langkah nyata dan jujur yang diambil untuk mewujudkan keinginan tersebut (Foto: dok). Untuk pertamakalinya Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan, para pejabat Taliban dan para pemimpn senior Aliansi Utara anti Taliban menggelar dialog damai, Kamis (2012). Perancis menjadi tuan rumah dalam pertemuan ini.

Para pejabat Afghanistan mengadakan pertemuan dengan Taliban dan kelompok-kelompok militan lainnya untuk membicarakan masa depan negara itu selagi pasukan NATO mempersiapkan penarikan tahun 2014. Perancis menjamu pertemuan tertutup dua hari itu yang dimulai hari Kamis dekat Paris.

Pertemuan itu menandai pertama kalinya para pejabat Taliban, para pemimpin senior Aliansi Utara anti-Taliban dan para anggota Dewan Perdamaian Tinggi negara itu mengadakan pembicaraan langsung mengenai masa depan negara itu.

Presiden Afghanistan Hamid Karzai membentuk Dewan Perdamaian itu tahun 2010 dalam upaya untuk memulai dialog dengan militan Taliban dan membujuk mereka untuk mengakhiri kekerasan dan bergabung dengan proses rekonsiliasi politik.

Dalam konferensi pers hari Rabu (19/12), Presiden Karzai mengatakan negaranya memiliki keinginan untuk menggalang perdamaian dan mendukung semua langkah nyata dan jujur yang diambil untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Pertemuan itu dilakukan setelah Perancis mengakhiri misi tempurnya di Afghanistan. Negara itu, hari Selasa, menarik 500 tentara tempurnya yang masih tersisa dari sebuah provinsi di timur laut ibukota, Kabul.(VOA)

Uni Eropa Pertimbangkan Semua Opsi Untuk Dukung Pemberontak Suriah

          Seorang pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan sedang mempertimbangkan semua opsi guna membantu oposisi Suriah mengalahkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Presiden Dewan Uni Eropa Herman Van Rompuy dalam suatu jumpa pers di Brussels, Jum'at (14/12).

Pernyataan itu disampaikan Presiden Dewan Uni Eropa Herman Van Rompuy, yang berbicara di Brussels hari Jumat (14/12) setelah KTT Uni Eropa.

Laporan dari Brussel menyebutkan pernyataan itu menyarankan kemungkinan Uni Eropa memasok pemberontak Suriah dengan peralatan militer non-mematikan, atau bahkan senjata.

"Situasi di Suriah memburuk di depan mata kita," demikian ungkap Perdana Menteri Inggris David Cameron kepada sesama pemimpin Uni Eropa.  

Kebijakan Rusia terhadap Suriah 'tak berubah'

Rusia membantah kebijakannya terhadap Suriah telah berubah meskipun wakil menteri luar negeri mengatakan bahwa kubu oposisi Suriah mungkin bisa mengalahkan Presiden Bassar al Assad.

Pada Rabu kemarin (13/12), Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov mengatakan pemerintah Suriah kehilangan kontrol atas wilayah demi wilayah dan kemenangan oposisi tidak bisa dikesampingkan.

Namun Kementerian Luar Negeri hari ini (14/12) mengatakan bahwa Bogdanov merujuk hanya pada klaim "oposisi Suriah dan para sponsornya di luar negeri tentang perkiraan kemenangan cepat dalam melawanrez di Damaskus."

"Kita tidak pernah mengubah posisi kita dan kita tidak akan mengubahnya."

Aleksandr Lukashevich

"Dalam konteks tersebut, Bogdanov kembali menegaskan posisi dasar Rusia bahwa tidak ada alternatif lain dalam penyelesaian politik di Suriah," kata juru bicara Alexander Lukashevich seperti dilaporkan kantor berita AP.

Kecam AS

"Kita tidak pernah mengubah posisi kita dan kita tidak akan mengubahnya," tegas Lukashevich dalam jumpa pers di Moskow.
Dia menambahkan Rusia tidak terlibat dalam pembicaraan rahasia tentang nasib Presiden Suriah Basyar al Assad dan tidak pula mengenai kemungkinan menyelamatkannya ke luar negeri.
Lukashevich juga mengkritik pemerintah Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Rusia akhirnya menyadari kenyataan yang terjadi di Suriah.
"Kita tidak pernah tidur," katanya.
Pernyataan Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanor pada hari Rabu menjadi berita besar di negara-negara Barat tetapi tidak dilaporkan oleh televisi Rusia.

Prancis akan dukung Palestina di PBB

Prancis mengatakan akan mendukung upaya Palestina untuk mendapatkan status nonanggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

   

Laurent Fabius mengatakan dukungan terhadap Palestina merupakan bagian dari janji presiden

Kepastian itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Laurent Fabius kepada Majelis Rendah parlemen Prancis, Selasa (27/11).

Fabius mengatakan dukungan Prancis untuk mendapatkan status nonanggota di PBB sejalan dengan posisi Prancis selama ini untuk mengakui negara Palestina.
"Posisi tersebut terbukti pada 1982 dalam pidato Francois Mitterrand di hadapan parlemen Israel Knesset," kata Fabius.
"Posisi itu terbukti tahun lalu ketika Prancis memberikan suara mendukung Palestina di at UNESCO," tambah Menlu Prancis di hadapan parlemen.

Sidang PBB

Sikap yang sama juga dijanjikan oleh Francois Hollande dalam kampanye pemilihan presiden.
"Oleh karena saya memberitahukan kepada Anda secara langsung: Kamis atau Jumat mendatang, ketika pertanyaan penentuan diajukan kepada kita, Prancis akan memilih 'ya' atas dasar keinginan untuk menjaga pertalian," tegas Laurent Fabius.
Pernyataan menteri luar negeri disambut tepuk tangan anggota parlemen.
Saat ini Palestina memegang status pemantau di PBB.
Majelis Umum PBB akhir pekan ini dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara untuk menetapkan usulan agar status Palestina ditingkatkan.
Israel dan Amerika Serikat menentang upaya baru untuk meningkatkan status Palestina, tetapi Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mengatakan dia yakin usahanya akan berhasil.